Pada hari Rabu 6 Februari 2008, Presiden SBY mencanangkan bahwa pemerintah akan membuat buku murah. Harga buku ini sepertiga dari harga buku saat ini. Akankah kebijakan ini berjalan dengan mulus?

Buku yang dimaksud di atas adalah buku pelajaran. Selama ini buku pelajaran merupakan salah satu komponen pendidikan yang dianggap memberatkan oleh orangtua siswa.

Pemerintahan SBY sudah berupaya meringankan beban orangtua ini dengan meluncurkan program BOS Reguler dan BOS Buku. Bahkan, pemerintah sudah mengeluarkan Permendiknas No 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang Buku Teks Pelajaran. Akan tetapi, hasilnya mungkin tidak memuaskan pemerintah.

Dengan program BOS Reguler, setiap siswa disubsidi sekitar 20.000-an per bulan. Sementara pada program BOS Buku, pemerintah memberi subsidi satu siswa satu buku. Tentu saja, bantuan pemerintah ini dirasa kurang mencukupi. Apalagi, yang berhak menerima Program BOS Buku dipukul rata (tidak ada pembedaan antara siswa kaya dan siswa miskin).

Pembelian Hak Cipta

Pada tahun 2008 ini pemerintah telah membeli hak cipta buku pelajaran dari penulis. Naskah yang dibeli ini merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Dengan membeli naskah langsung dari penulis, pemerintah bermaksud memotong kompas rantai nilai industri buku pelajaran sehingga diharapkan harga buku bisa lebih murah.

Selanjutnya, pemerintah akan meng-upload naskah ini ke internet dalam bentuk file PDF (e-book) sehingga dapat diakses oleh guru, siswa dan orangtua di seluruh Indonesia. Melihat penetrasi internet yang masih rendah di Indonesia (sekitar 7%) dan masih mahalnya biaya koneksi, program ini memang masih belum teruji efektivitasnya. Akan tetapi, pemerintah tetap bersikeras melanjutkan program ini setelah melihat banyaknya manfaat e-book ini.

Salah satu manfaatnya adalah, distribusi mudah dan murah dibanding buku versi cetak, sehingga siswa di daerah terpencil dapat mengaksesnya dengan mudah. Dari segi harga, e-book juga lebih murah karena semua orang bisa mengaksesnya secara gratis dari internet.

Dari sisi penerbit, e-book tentu saja merupakan ancaman yang tidak dapat diremehkan. Beberapa koran di negara Eropa dan Amerika juga sudah merasakan turunnya oplah mereka akibat hadirnya koran on-line.

Meskipun demikian, penerbit dapat menghibur diri karena buku versi cetak tetap memiliki kelebihan yang tidak dimiliki e-book. Di antaranya, e-book mensyaratkan alat pemutar yang harganya masih relatif mahal (baik komputer maupun pemutar khusus e-book). Selain itu, tulisan pada e-book relatif minimalis (berupa teks) karena jika memuat banyak gambar akan berat untuk diakses.

Buku Murah

Di samping membuat versi e-book dari naskah yang dibeli langsung dari penulis, pemerintah juga mengizinkan pihak manapun untuk menggandakan naskah tersebut. Hal inilah yang menjadi keberatan para penerbit karena dianggap telah “menumpahkan periuk nasi” mereka. Penerbit berkepentingan agar penggandaan buku versi cetak tetap atas nama penerbit.

Kebijakan pemerintah ini mengingatkan kita pada ibu-ibu yang membeli nasi goreng dengan membawa nasi dan telur sendiri dari rumah. Tukang nasi goreng hanya mengenakan jasa menggoreng nasi dengan tambahan bumbu-bumbu.

Padahal, biasanya penjual juga telah mengambil untung dari nasi dan telor, bukan sekedar jasa memasak. Jika semua pelanggan seperti ibu-ibu tadi, pasti penjual nasi goreng akan “berhenti” dari profesi ini karena tidak menjanjikan lagi.

Kebijakan buku murah yang katanya sepertiga dari harga sekarang ini, membuka peluang bagi perusahaan percetakan di daerah, terutama yang berbasis koran. Pagi hari, mesin mereka telah kosong setelah malamnya mencetak koran. Daripada menganggur, mereka siap mencetak dengan untung tipis sekalipun.

Akan tetapi, ada yang perlu dicermati oleh pemerintah dalam hal ini, yakni bahwa percetakan tidak mempunyai armada yang memadai untuk mendistribusikan buku ke sekolah. Pendistribusian ini tidaklah segampang yang dibayangkan.

Pengganda harus mempromosikan buku mereka kepada sekolah, bersaing dengan pengganda/penerbit/pencetak lain. Karena itu, pasti ada biaya ekstra untuk promosi, baik untuk gaji salesman, insentif maupun biaya operasional salesman.

Sebelum dikirim ke sekolah, buku perlu dikumpulkan di gudang. Selama ini, percetakan yang berbasis koran, tidak mempunyai gudang, karena setelah cetak, langsung dikirim ke agen untuk disistribusikan hari itu juga. Karena itu, pasti ada tambahan biaya untuk gudang.

Setelah buku tiba di gudang, pengganda harus memilah-milah mana buku yang akan dikirim ke sekolah. Pekerjaan ini tidak mudah karena memerlukan ketelitian dan sistem database yang tidak sederhana. Salah kirim adalah kemungkinan yang perlu diantisipasi. Mencocokkan antara pesanan dan stok merupakan sebuah proses bisnis yang menimbulkan biaya.

Setelah buku dikirim ke sekolah, perlu ada seorang collector untuk menagih piutang penjualan. Biasanya, collector ini dirangkap oleh salesman. Proses penagihan tidaklah semudah yang dibayangkan. Seringkali dana hibah pemerintah atau dana siswa dipergunakan di luar alokasi. Karena itu, diperlukan strategi penagihan yang efektif. Tentu saja proses ini menimbulkan biaya pula.

Tampaknya, harga sepertiga dari harga buku sekarang seperti yang akan ditetapkan pemerintah agak sulit terwujud. Buku murah ini mungkin saja terwujud jika transaksi dilakukan di percetakan — sekolah mengambil sendiri ke percetakan secara cash and carry.

Komponen terbesar selama ini adalah diskon untuk pengecer sekitar 30%. Diskon ini lebih besar dari keuntungan penerbit sendiri yang berada di kisaran 10-15%. Jika diskon ini dihapus, tentu harga buku bisa lebih terjangkau. Masalahnya, maukah pengecer menjual buku tanpa memperoleh keuntungan?

Kemudian, ketika hak cipta sudah dibeli oleh pemerintah, maka komponen biaya royalti tidak ada. Jadi, jika seandainya keuntungan pengecer dikurangi menjadi sekitar 10% (dengan ketetapan pemerintah), maka harga buku versi baru hanya berkurang 20% dari komponen diskon pengecer dan 10% dari biaya royalti (total 30%).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa harga buku paling banter berkurang 30% dari harga sekarang, bukan menjadi sepertiga dari harga sekarang. Akan tetapi, jika nanti ternyata ada pengganda yang tetap bisa menggerakkan bisnisnya, maka penerbit “tradisional” harus siap-siap mencari blue ocean. Industri buku pelajaran yang beberapa tahun ini sudah menjadi purple ocean bakal menjadi red ocean.

Distribusi Melalui Koperasi

Pada Permendiknas No 2 Tahun 2008 pasal 11 disebutkan bahwa koperasi sekolah hanya diperbolehkan menjual buku yang hak ciptanya dibeli pemerintah. Adapun buku yang hak ciptanya masih dimiliki penerbit tidak boleh diperjualbelikan.

Kebijakan ini dari kaca mata penerbit merupakan diskriminasi. Padahal, secara kualitas, buku milik penerbit sama-sama dinilai oleh BSNP. Para penerbit tetap berkeinginan agar buku mereka dapat dijual di koperasi sekolah bersanding dengan buku yang hak ciptanya dibeli oleh pemerintah. Biarlah pasar yang menentukan.

Untuk sekolah yang siswanya kurang mampu, barangkali buku versi pemerintah lebih dianjurkan untuk dibeli oleh siswa. Akan tetapi, untuk sekolah yang siswanya terdiri dari kalangan berpunya, sudah sepantasnya mereka diberi kebebasan untuk memilih buku sesuai kebutuhan meskipun mungkin harganya relatif lebih mahal.

Jika melihat dari industri farmasi, bukankah obat generik dan obat paten sama-sama boleh dijual di apotek. Bayangkan jika di apotek hanya ada obat generik.

Pasar pada hakekatnya tidak homogen. Di pasar ada segmen bawah, menengah dan atas. Biarlah semua segmen memenuhi kebutuhannya sesuai kemampuan.

Epilog

Dengan adanya kebijakan ini peluang penerbit untuk tetap menggulirkan roda bisnisnya semakin berkurang. Sudah terbayangkan berapa orang karyawan yang periuk nasinya hilang. Teman-teman editor dan layouter mungkin sebagian tidak diperlukan lagi karena naskah telah di-pool oleh pemerintah.

Di sekolah lapisan bawah, barangkali penerbit tidak dapat bersaing dengan buku murah pemerintah. Sebaliknya, di sekolah segmen premium, tampaknya masih ada peluang bagi penerbit untuk terus melanggengkan bisnisnya — itupun jika diizinkan pemerintah.

Jika tidak, maka karyawan penerbit harus siap-siap mencari lahan baru. Pemerintah juga harus siap-siap memikirkan penyaluran karyawan penerbit yang kehilangan mata pencaharian. Secara umum, industri penerbitan buku pelajaran pelan-pelan akan hilang dan bermetamorfosis menjadi industri pengganda/pencetak buku pelajaran.

Bagi penerbit buku pelajaran yang kreatif, momentum ini barangkali dijadikan trigger untuk menggiatkan lagi penerbitan buku umum dan segala pernak-perniknya — yang proses penjualannya benar-benar murni langsung ke konsumen akhir, bukan kepada decision maker seperti yang selama ini mereka nikmati. Buku referensi dan buku pengayaan juga selayaknya dioptimalkan, meski di tengah pasar yang mengkerucut. (Hery Azwan, Jakarta, 11/2/2008)

• Education