Setiap hari Jakarta mendapatkan tambahan kendaraan baru yang jumlahnya tidak seimbang dibanding dengan pertambahan jalan. Akibatnya, pada tahun 2014 diprediksikan kemacetan sudah dimulai sejak kita mengeluarkan kendaraan dari garasi rumah. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya?

Banyak sudah solusi yang ditawarkan untuk memecahkan kebuntuan ini. Berikut ini akan dibahas beberapa alternatif yang mungkin dilakukan oleh Pemda DKI

Pertama, membangun sistem transportasi masal. Saat ini sudah dibangun busway, tapi kapasitasnya jauh dari memadai. Setiap jam sibuk, penumpang harus berdesak-desakan di halte dan di bus. Bagaimana mungkin pengendara mobil pribadi tertarik untuk beralih ke busway.

Kapasitas kereta api Jabotabek juga harus dibereskan. Menyedihkan sekali melihat saudara-saudara kita yang berdesakan di kereta api ekonomi. Sebagai orang yang pernah memanfaatkan jasa kereta ini, saya tahu betul bagaimana rasanya di dalam gerbong. Panas, bau, kejepit, sebel, semua berkumpul menjadi satu.

Kedua, merekayasa jam kerja. Jam kerja PNS dan anak sekolah dimajukan ke pukul 06.30. Sementara, pegawai swasta dimundurkan ke pukul 09.00. Usul ini kelihatannya masuk akal juga, tetapi bagaimana dengan pegawai swasta yang harus mengantarkan anak mereka ke sekolah.

Kemana mereka setelah dari sekolah? Mestinya sih mereka akan berada di jalan menuju kantor. Berarti kemacetan tidak berkurang. Begitupun perlu dihitung kembali berapa persen pegawai swasta yang mengantarkan anak ke sekolah (tanpa sopir). Signifikan atau tidak.

Ketiga, menerapkan nomor ganjil dan genap untuk kendaraan. Usul ini kelihatannya boleh juga. Tetapi pada prakteknya nanti, banyak warga yang membeli mobil kedua agar bisa digilir. Saat hari genap, dikeluarkanlah mobil yang berplat genap. Saat hari ganjil, dikeluarkanlah mobil yang berplat ganjil.

Keempat, memindahkan ibu kota negara. Usul ini untuk jangka panjang sangat bagus. Tetapi dalam jangka pendek belum bisa diimplementasikan karena ibu kota yang baru harus dipersiapkan terlebih dulu. Bisa bertahun-tahun untuk mempersiapkan ibu kota baru. Keburu orang Jakarta tua di jalan.

Kelima, perusahaan menerapkan flextime. Dengan adanya internet, urusan kantor yang bersifat administrasi sebenarnya bisa dilakukan dari rumah atau warnet. Untuk pekerjaan lapangan seperti wiraniaga barangkali pelanggan yang dikunjungi bisa dipilih yang terdekat dari rumah terlebih dulu. Baru kemudian dilakukan rapat koordinasi di kantor setiap pukul 13.00.

Alangkah indahnya jika karyawan bisa datang ke kantor sekitar pukul 10.00. Pulangnya tinggal menambahkan 7-8 jam, sesuai dengan jam kerja. Sementara, karyawan lain datang pukul 11.00 sehingga beban jalan berkurang.

Atau kalau mau lebih ekstrem lagi, karyawan dapat mengerjakan semua pekerjaannya di rumah sepenuhnya. Koordinasi di kantor cukup dilakukan via telepon, internet, fax atau 3G. Jika diperlukan koordinasi face to face, barulah karyawan dipanggil ke kantor.

Pekerjaan yang berhubungan dengan public service seperti bank, rumah sakit, terminal, super market sebenarnya saat ini telah memiliki jam kerja yang berbeda dengan jam kerja yang umum. Pramugari misalnya, berangkat dari rumah sekitar pukul 04.00 pagi di saat orang lain masih terlelap.

Untuk menerapkan flextime saat ini memang tidak mudah. Kebanyakan perusahaan belum punya trust terhadap karyawannya. Sebagian bos masih menganggap pertemuan tatap muka sebagai metode terbaik untuk mengontrol kerja bawahannya. Sayang sekali memang, teknologi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pelan-pelan, budaya kerja yang mengharuskan karyawan berada di kantor sudah selayaknya ditinggalkan, terutama pada perusahaan non jasa yang tidak memerlukan kontak fisik. Jika bisa dikerjakan di rumah mengapa harus di kantor? Merubah pola kerja ini mungkin sama sulitnya dengan mengubah perilaku berlalu-lintas kita. Entah sampai kapan… (Hery Azwan, Jakarta, 24/1/2008)

• Management